PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG.

ZENDY, - (2015) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG. Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
08.20.0001 Zendy COVER.pdf

Download (714kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
08.20.0001 Zendy BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (180kB)
[img] Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
08.20.0001 Zendy BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (205kB)
[img] Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
08.20.0001 Zendy BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (386kB)
[img] Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
08.20.0001 Zendy BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (87kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
08.20.0001 Zendy DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (33kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
08.20.0001 Zendy LAMPIRAN.pdf

Download (218kB) | Preview

Abstract

Praktek pembulatan harga BBM memang sering terjadi pada saat mengisi BBM “full tank”, pembulatan harga BBM dilakukan oleh setiap SPBU dikarenakan semakin langkanya nominal pecahan uang kecil misalnya pecahan nominal Rp. 50,- (limapuluh rupiah) yang memang sulit ditemukan. Pembulatan harga BBM yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi jual beli BBM jelas merugikan konsumen karena dilakukan secara sepihak dan membuat konsumen harus membayar BBM lebih mahal dari harga sebenarnya. Pelanggaran hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi hal yang sering terjadi akibat dari pembulatan harga BBM yang harus dibayar. Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar ditinjau dari UUPK dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Untuk teknik analisa dan penyajian data menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran dan memberikan kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus dibayar belum sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK, karena melanggar hak-hak konsumen dan melanggar kewajiban pelaku usaha. Pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terkait dengan pembulatan harga yang harus dibayar adalah dengan adanya UUPK dapat berupa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (Pasal 45 ayat (2) UUPK). Konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dalam bentuk tuntutan ganti rugi dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
300 Social Sciences > 340 Law > 344 Labor, social, education & cultural law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 27 Aug 2015 01:43
Last Modified: 04 Nov 2015 09:51
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/502

Actions (login required)

View Item View Item