SALSABILA, PUTRI CARISSA (2026) PELAKSANAAN TUGAS LP2K (LEMBAGA PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN) KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0085 - PUTRI CARISSA SALSABILA-COVER_a.pdf Download (768kB) | Preview
	Text 22.C1.0085 - PUTRI CARISSA SALSABILA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0085 - PUTRI CARISSA SALSABILA-DAPUS_a.pdf Download (768kB) | Preview
	Text 22.C1.0085 - PUTRI CARISSA SALSABILA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengamanatkan tugas Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Salah satu Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan pelaksanaan tugas Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang. Kajiankajian sebelumnya mengenai Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) umumnya baru membahas kendala dana dan sumber daya manusia secara umum, sementara pembahasan yang memadukan aspek normatif dengan realitas pelaksanaan tugas Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang secara menyeluruh belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pengaturan, pelaksanaan, dan hambatan serta solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum tugas Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang bersumber dari KUHPerdata, UUPK, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019, meski masih terdapat kekosongan aturan teknis mengenai syarat gugatan perwakilan (legal standing) dan indikator capaian tugas. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang menjalankan perlindungan preventif melalui edukasi dan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta perlindungan represif melalui pendampingan sengketa, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, kewenangan pengawasan, dan minimnya informasi kelembagaan. Solusinya memerlukan pembaruan regulasi UUPK dan penguatan hukum pidana digital untuk memperjelas tanggung jawab para pihak, optimalisasi rangkap jabatan pengurus di BPSK dan modernisasi sistem pengaduan digital, serta edukasi publik berbasis media sosial dan akademis. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan tugas Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang sesuai dengan UUPK, tetapi masih bergantung pada jejaring personal. Penelitian ini menyarankan agar Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang mengembangkan pengaduan digital, peningkatan kesadaran hukum konsumen, serta dukungan pendanaan dan pembaruan regulasi dari pemerintah.

Actions (login required)

View Item