DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010 TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN

Nopalina, Arlin (2017) DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010 TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 14.C2.0035 Arlin Nopalina COVER.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 14.C2.0035 Arlin Nopalina BAB I.pdf Download (362kB) | Preview
	Text (BAB II) 14.C2.0035 Arlin Nopalina BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
Preview	Text (BAB III) 14.C2.0035 Arlin Nopalina BAB III.pdf Download (504kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 14.C2.0035 Arlin Nopalina BAB IV.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.C2.0035 Arlin Nopalina DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 14.C2.0035 Arlin Nopalina LAMPIRAN.pdf Download (471kB) | Preview

Abstract

Kewenangan dokter melakukan pelayanan obat di daerah terpencil berakibat masih banyak dokter yang melakukan pelayanan obat atau dispensing. Meskipun di daerah terpencil sudah terdapat apotek, kebiasaan ini terus terbawa dengan berbagai alasan dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan yang ada setelah putusan MK terkait dispensing, bagaimana pelaksanaan dispensing serta faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensing dalam perlindungan hak pasien. Peneliian dilakukan di Waingapu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis sosilogis.Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling untuk dokter. Wawancara kepada 5 dokter, 6 apoteker, Ketua IDI, ketua IAI, 1 dokter yang tidak melakukan dispensing, dan 55 pasien yang datang ke tempat praktik dokter dispensing dan memiliki pengalaman membeli obat di apotek. Dilakukan penilaian perbedaan pelayanan obat di praktik dokter dan di apotek dalam melindungi hak pasien. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan dispensing di Waingapu tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 108 Undang-Undang Kesehatan. Pelaksanaan dispensing yang terjadi di Waingapu adalah berdasarkan hasil rapat IDI tahun 2011. Dispensing yang dilakukan di tempat praktik tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian. Sehingga tidak memenuhi hak pasien akan kualitas pelayanan obat yang bermutu, terkendali, terhindar dari kesalahan penggunaan obat dan hak atas edukasi obat. Pelayanan tenaga kefarmasian di apotek yang belum optimal mengakibatkan kurangnya informasi obat yang disampaikan petugas apotek kepada pasien.Faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensing yaitu: Faktor

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	02 Nov 2017 02:39
Last Modified:	11 May 2022 07:42
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15021

Actions (login required)

View Item