PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KEMIJEN, KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG

Octavia, Yemima (2021) PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KEMIJEN, KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-COVER_a.pdf Download (939kB)
	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-BAB I_a.pdf Download (575kB)
	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-BAB III_a.pdf Download (1MB)
	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-BAB IV_a.pdf Download (332kB)
	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-DAPUS_a.pdf Download (453kB)
	Text 17.C1.0033-Yemima Octavia-LAMP_a.pdf Download (565kB)

Abstract

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan urusan-urusan publik yang menjadi kewenangannya. Penerapan AUPB diharapkan dapat dilakukan dalam pelayanan publik. AUPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tugas pemerintah yang paling utama yaitu melakukan pelayanan publik bagi masyarakat. Kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik dengan baik. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dan membuat daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber dan responden. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2016. Mekanisme sistem pelayanan publik terbagi menjadi sistem pelayanan non pertanahan dan sistem pelayanan pertanahan. AUPB yang diterapkan dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kemijen adalah asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Hambatan-hambatan pelaksanaan AUPB dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Kemijen adalah hambatan yuridis, hambatan sosial, dan hambatan teknis. Strategi yang dilakukan adalah AUPB berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaikan pelayanan publik serta memberikan sosialisasi kepada warga Kemijen

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 360 Social problems and social services
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	23 Sep 2021 05:26
Last Modified:	23 Sep 2021 05:26
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/26623

Actions (login required)

View Item