PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI DI DESA MOJOGEDANG, KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR)

Anjani, Arifiana Nur (2020) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI DI DESA MOJOGEDANG, KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR). Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_COVER_a.pdf

Download (1MB)
[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_BAB I_a.pdf

Download (694kB)
[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_BAB II_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (514kB)
[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_BAB III_a.pdf

Download (955kB)
[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_BAB IV_a.pdf

Download (321kB)
[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_DAPUS_a.pdf

Download (319kB)
[img] Text
13.20.0025-Arifiana Nur Anjani_LAMP_a.pdf

Download (1MB)

Abstract

Pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Daerah Karanganyar dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Selain itu, juga mendapatkan dukungan Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepesertaan JKN. Maka dalam hal ini, peran Pemerintah Desa sangat besar dalam mendukung keberhasilan program JKN melalui pendaftaran kepesertaan JKN. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode non-random sampling dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa terkait dengan program JKN, terdapat batasan-batasan tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diatur dalam peraturan tingkat pusat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan) dan peraturan di tingkat daerah (Perbup Karanganyar Nomor 123 Tahun 2017, Perbup Karanganyar Nomor 124 Tahun 2017 dan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 440/2 Tahun 2018). Tujuan pengaturan peran Pemerintah Desa dalam program JKN yakni meliputi membantu mewujudkan tujuan pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial dan membantu mengoptimalisasi pelaksanaan program JKN. Prosedur pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pencapaian kepesertaan program JKN yaitu rapat koordinasi, pendataan, sosialisasi, pelaporan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan peran pemerintah desa ini belum optimal karena terkendali dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran, tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan program JKN terbatas sehingga dalam pelaksanaan perannya pada program JKN tidak dapat diketahui batas-batas kewenangan pemerintah desa

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 350 Public administration & military science > Government Policy
Divisions: Faculty of Law and Communication
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 05 Jan 2021 06:17
Last Modified: 05 Jan 2021 06:17
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/23092

Actions (login required)

View Item View Item