PENGAWASAN BALAI BESAR POM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT

SAGALA, MARIANI (2024) PENGAWASAN BALAI BESAR POM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - COVER_a.pdf Download (188kB) | Preview
	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB)
	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
Preview	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf Download (254kB) | Preview
	Text 20.C1.0084 - MARIANI SAGALA -LAMPIRAN_a.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian dengan judul Pengawasan Balai Besar POM terhadap peredaran Kosmetik di Kota Semarang dalam rangka Perlindungan Hak Atas Kesehatan Masyarakat ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Balai Besar POM (BBPOM). Pada kasus ini BBPOM perlu melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar dipasaran guna memastikan bahwa produk yang beredar tersebut telah memenuhi persyaratan & memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi oleh konsumen. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan berupa metode pendekatan Yuridis-Sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data primer dengan melakukan studi lapangan serta data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturannya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Bentuk pengaturan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri tentang izin produksi kosmetika dan peraturan Gubernur jawa tengah tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dibuatnya pengaturan ini yaitu untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, serta untuk menjamin dan memastikan fasilitas pembuatan dan fasilitas distribusi kosmetik telah menerapkan standar dan/atau persyaratan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan oleh Balai Besar POM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan beberapa produk kosmetik ilegal telah ditarik peredarannya oleh BBPOM. Melalui kegiatan pengawasan ini Perlindungan hak atas kesehatan bagi konsumen produk kosmetik di harapkan dapat terwujud. Meskipun hasil pengawasan di kota Semarang belum optimal. Sehingga disarankan untuk pelaku usaha lebih mentaati peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bagi konsumen diharapkan dapat lebih lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan menyadari dampak resiko kosmetik ilegal terhadap kesehatan. Kata Kunci : Pengawasan, Kosmetik ilegal, Hak Atas Kesehatan Masyarakat

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Ms Dewi Soelistyowati
Date Deposited:	20 May 2024 06:24
Last Modified:	20 May 2024 06:24
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35552

Actions (login required)

View Item