Dewi, Dita Eka Sartika Putri (2022) ASAS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERATURAN PERHIMPUNAN DOKTER ANTI PENUAAN, WELLNESS, ESTETIK DAN REGENERATIF (PERDAWERI). Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
|
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-COVER_a.pdf Download (567kB) | Preview |
|
|
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-BAB I_a.pdf Download (296kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) |
|
|
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-BAB III_a.pdf Download (240kB) | Preview |
|
|
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-BAB IV_a.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-DAPUS_a.pdf Download (397kB) | Preview |
|
|
Text
19.C2.0022-Dita Eka Sartika Putri Dewi-LAMP_a.pdf Download (232kB) | Preview |
Abstract
Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) berupa AD dan ART yang disahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia merupakan pengaturan sendiri, agar para anggotanya mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Praktik Kedokteran. Asas Perlindungan Hukum yang didukung oleh asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum mempunyai nilai mewujudkan ketertiban, keamanan, kepastian dan kedayagunaan, Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang PERDAWERI menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum? Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Penelitian Yuridis Normatif, dengan jenis Studi Kepustakaan, yang hanya menggunakan data sekunder yaitu Bahan Pustaka yang berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertier untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja. PERDAWERI sebagai perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif diakui dan dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (ID) melalui SK PB IDI No.697/A4/09/2013, wajib menjalankan fungsi dan tujuan sesuai dengan yang tertera pada AD/ART PERDAWERI. Peraturan PERDAWERI mengatur batasbatas kewenangan dokter umum dalam bidang Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif, sesuai ketentuan yang tertuang dalam SKDI yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2012. Asas Perlindungan Hukum merupakan asas hukum yang mempunyai nilai mewujudkan keamanan dan ketertiban yang didukung nilai untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang sehingga tercapai kedayagunaan dan didukung oleh nilai untuk mewujudkan keteraturan dalam peraturan hukum yang pasti dan jelas, sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kedayagunaan dan keteraturan. Pengaturan terkait hak dan kewajiban dokter anggota PERDAWERI dalam pelayanan kesehatan perorangan untuk bidang Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif, baik bagi pihak pemberi jasa maupun bagi pihak penerima jasa pelayanan pelayanan kesehatan perorangan, yang disahkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tercapainya kedayagunaan, dengan peraturan hukum untuk mewujudkan keteraturan, sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan peraturan PERDAWERI, maka dipenuhi asas perlindungan hukum.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
| Date Deposited: | 15 Jun 2022 05:19 |
| Last Modified: | 16 Jun 2022 06:07 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/28758 |
Actions (login required)
 |
View Item |
