PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Klara, Weni Cindi (2021) PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-COVER_a.pdf Download (819kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-BAB I_a.pdf Download (418kB) | Preview
	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB)
Preview	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-BAB III_a.pdf Download (601kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-BAB IV_a.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-DAPUS_a.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0031-Weni Cindi Klara-LAMP_a.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan secara perorangan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dilakukan sesuai kewenangan dan kompetensi bidan serta sesuai standar kebidanan, bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan hanya boleh memberikan pelayanan kesehtan kepada pasien ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan, pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan dan Ketua IBI Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara dan Responden yaitu Bidan dan Pasiennya. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan ketentuan tentang peraturan perlindungan hukum pasien lebih cenderung mengarah kepada upaya perlindungan hukum preventif berupa jaminan keamanan dan manfaat bagi pasien dan belum mengatur secara detail terkait pembayaran ganti rugi kepada pasien. UU Kesehatan jo UU Tenaga Kesehatan hanya mengatur adanya hak pasien untuk menuntut ganti rugi kepada bidan, namun tidak ada rincian lebih lanjut dalam peraturan turunannya. Berdasarkan pelaksanaannya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan UU Kebidanan dan PMK Nomor 28 Tahun 2017 dengan praktiknya dilapangan. Perlindungan terhadap hak pasien di PMB belum optimal. Bentuk perlindungan kepada pasien lebih cenderung kepada upaya perlindungan hukum preventif. Subjek pelaksana pemberi perlindungan hukum belum melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga kurang optimalnya penegakan perlindungan hukum pasien. Sedangkan faktor pengahambatnya adalah pasien yang menganggap bidan sama dengan dokter, ruang praktik bidan yang belum sesuai ketentuan. Faktor pendukungnya adalah murahnya biaya pengobatan yang diberikan dan patuhnya pasien kepada bidan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	10 Jun 2021 04:21
Last Modified:	10 Jun 2021 04:21
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25526

Actions (login required)

View Item