UNSPECIFIED (2020) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SANGKAL PUTUNG BERASAS NILAI KEMANUSIAAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
Full text not available from this repository.Abstract
Sangkal putung merupakan istilah bagi pelayanan kesehatan tradisional patah tulang atau “bone setter” di wilayah Jawa. Fungsinya adalah untuk mengembalikan fungsi anggota gerak yang abnormal akibat kejaduan patah tulang atau sejenisnya. Hingga saat ini, pelayanan pelayanan kesehatan tradisional sangkal putung belum memiliki kajian klinis sehingga belum dapat distandarkan serta dibuktikan manfaat dan keamanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pasien, pelaksanaan perlindungan pasien serta faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan pasien pelayanan kesehatan tradisional sangkal putung berasas nilai kemanusiaan di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Semarang serta informan dari penyehat tradisional Sangkal Putung dan pasiennya. Data dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis data disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa dari peraturan perlindungan hukumyang ada saat ini belum berkesinambungan. UU Kesehatan pada Pasal 58 Ayat 1 mengatur hak pasien untuk menuntut ganti rugi, akan tetapi peraturan turunannya sama sekali tidak merinci mengenai pembayaran kompensasi atau kerugian. Oleh karenanya bentuk upaya hukum ganti rugi harus dikaji dengan KUH Perdata.Pelaksanaan perlindungan pasien juga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak menjalankan peranannya sesuai peraturan dengan tidak membentuk tim penilaian teknis sehingga Asosiasi Battra Supranatural memiliki kewenangan mutlak untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang tidak didasari dengan penilaian teknis. Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan sengaja juga melakukan pembiaran terhadap praktek penyehat tidak berizin di Kota Semarang.Ditinjau dari faktor penghambat dan pendukung penegakan perlindungan pasien diketahui bahwa faktor penghambatnya adalah tidak adanya rincian terkait besaran tuntutan ganti rugi dalam peraturan turunan dari UU Kesehatan, kepercayaan pasien yang terlalu tinggi pada penyehat serta besarnya kewenangan dan kurangnya kontrol terhadap asosiasi Battra Supranatural. Faktor pendukungnya adalah keberadaan asosiasi PEPATRI dan keberadaan hukum administratif yang detail.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Ms Agustin Hesti Pertiwi |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 05:02 |
| Last Modified: | 23 Jun 2020 05:02 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21375 |
Actions (login required)
 |
View Item |
