UNSPECIFIED (2019) PERAN POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEMENTARA KEPADA KORBAN (ISTRI) DARI KEKERASAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG). Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
Full text not available from this repository.Abstract
Pandangan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah seringkali mengakibatkan perempuan menjadi korban tindak kekerasan dari kaum laki-laki. Tindak kekerasan yang didapat oleh kaum perempuan tidak hanya di ranah publik tetapi juga di dalam rumah tangga (KDRT). Adanya peningkatan laporan kasus KDRT pertahunnya belum tentu diimbangi dengan peran polisi di lapangan bagi korban untuk mendapatkan hak perlindungan sementara. Penelitian ini dibuat untuk tujuan; mengetahui peranan polisi dalam memberikan perlindungan sementara terhadap isteri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan sementara terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode bersifat pendekatan kualitatif, dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang meluas. Hasil penelitian dan Pembahasan penelitian; sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, baik anak maupun istri mendapatkan hak perlindungan yang layak sesuai Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peran polisi, dan instansi-instansi yang fokus ke anak dan istri, harus lebih bekerja keras untuk memberikan keadilan bagi setiap korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam memberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban KDRT belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kendala yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan sementara kepada korban KDRT terjadi secara internal, yaitu kurangnya anggota Unit PPA Polrestabes Semarang. Hambatan eksternal dari luar polisi seperti kesulitan mengungkapkan permasalahan kasus KDRT yang bersifat tertutup serta pelaku merupakan orang terdekat dari korban. Saran Peneliti; Polisi sebaiknya memberikan respon perlindungan tidak hanya bersifat himbauan kepada korban tetapi tindakan perlindungan sementara yang secara nyata berupa; respon cepat kepada laporan korban, cepat menangkap pelaku, dan cepat dalam memberikan tempat aman. Pihak kepolisian, LSM dan LBH sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara umum, dan sebaiknya pihak polisi memberikan fasilitas kepada korban, tanpa harus mengeluarkan biaya seperti visum et repertum.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Family abuse |
Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
Date Deposited: | 23 Jun 2020 05:04 |
Last Modified: | 23 Jun 2020 05:04 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/21348 |
Actions (login required)
View Item |