Firmansyah, Iman (2018) PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGATURAN HAK KESEHATAN BURUH YANG BERKEADILAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
12.93.0034 IMAN FIRMANSYAH (9.44%).COVER.pdf Download (492kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
12.93.0034 IMAN FIRMANSYAH (9.44%).BAB I.pdf Download (387kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
12.93.0034 IMAN FIRMANSYAH (9.44%).BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) |
|
|
Text (BAB III)
12.93.0034 IMAN FIRMANSYAH (9.44%).BAB III.pdf Download (442kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
12.93.0034 IMAN FIRMANSYAH (9.44%).BAB IV.pdf Download (130kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
12.93.0034 IMAN FIRMANSYAH (9.44%).DAPUS.pdf Download (141kB) | Preview |
Abstract
Jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hak buruh merupakan salah satu program dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hak kesehatan buruh yang dimaksud pada penelitian ini adalah hak atas upaya kesehatan ditujukan untuk melindungi buruh agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan maupun bukan oleh pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak kesehatan buruh yang berlaku saat ini dan mengetahui peranan pemerintah dalam mengatur masalah hak kesehatan buruh yang berkeadilan dalam program JKN. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan. Data bersumber dari peraturan perundangan dan studi pustaka. Objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Pemenuhan hak kesehatan buruh diwujudkan melalui pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Subjek pertanggungannya adalah seluruh buruh beserta keluarganya dengan sistem iuran berupa persentase dari upah/ gaji. Jika ingin meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ditanggung dan/ atau ingin meningkatkan perluasan objek pertanggungan, buruh dapat mewujudkannya dengan penambahan iuran. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif, dimana seorang buruh akan mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Pemerintah menjalankan peran imperatif dan peran fakultatif dalam pengaturan hak kesehatan buruh. Peran imperatif terlihat dari sifat kepesertaan yang wajib bagi setiap buruh. Peran yang bersifat fakultatif terlihat dari pengaturan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan; sistem rujukan; pengadaan sarana, prasarana dan infrastruktur; serta pengadaan obat. Dengan adanya program JKN menyebabkan terciptanya sistem yang berkeadilan dimana setiap buruh bertanggung jawab atas dirinya dengan persentase iuran yang relatif sama. Peranan pemerintah ini membuat hak kesehatan buruh menjadi lebih merata sehingga diharapkan tercapai keadilan dalam pemenuhan hak kesehatan buruh dalam program JKN.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 344 Labor, social, education & cultural law 600 Technology (Applied sciences) > 610 Medicine and health |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 12 Jul 2018 05:58 |
| Last Modified: | 01 Feb 2021 04:22 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16670 |
Actions (login required)
 |
View Item |
