WIYOTO, - (2009) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM PENGANGKATAN KEPALA PUSKESMAS SETELAH BERLAKUNYA KEPMENKES NO. 128/MENKES/SK/II/2004. Masters thesis, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
06.93.0165-Wiyoto COVER.pdf Download (528kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
06.93.0165-Wiyoto BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) |
|
|
Text (BAB II)
06.93.0165-Wiyoto BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB III)
06.93.0165-Wiyoto BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) |
|
|
Text (BAB IV)
06.93.0165-Wiyoto BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB V)
06.93.0165-Wiyoto BAB V.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
06.93.0165-Wiyoto DAPUS.pdf Download (179kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
06.93.0165-Wiyoto LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Salah satu kewenangan Daerah Kabupaten Jepara dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam rangka desentralisasi Kebijakan dalam bidang kesehatan diantaranya adalah penyelenggaraan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas. Sesuai dengan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas maka penataan organisasi Puskesmas serta dalam jabatan Kepala Puskesmas dipersyaratkan harus seorang sarjana dibidang kesehatan yang kurikulim pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang demkian, maka permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah kebijakan PemeFintah Kabupaten Jepara dalam Pengangkatan Kepala Puskesmas, setelah berlakunya Kepmenkes No.128/MENKES/SK/II/2004, bagaimana pelaksanaan Kepmenkes NO.128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas dalam Pengangkatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara, bila dikaitkan dengan PP o. 41 tahun 2007 dan PP NO. 38 Tahun 2007 dan apakah hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas dalam Pengangkatan Kepala Puskesmas di kabupaten Jepara dan bagaimana penyelesaiannya? Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan pendekatan yuridis sosioligis yang disepesifikasikan sebagai deskriptif analitik, dan didukung dengan data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis dengan analisis Kualitatif sehingga dengan metode demikian dapat menjawaH perm as lahan yang diteliti. Berdasarkam analisis diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengangKatan kepala Puskesmas setelah berlakunya Kepmenke No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas belum memprioritaskan pengangkatan kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan masyarakat. Pelaksanaan Kepmenkes No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas di Kabupaten Jepara ktiususnya dalam penataan organisiasi Puskesmas kurang atau belum mem~rhatikan aspel( struktura yaitu fungsi menajerial khususnya dalam pengangkatan kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara sebagaimana dikehendaki ketentuan dalam t:1P No. 41 tahun 2007 dan PP NO. 38 Tahun 2007. Hambatan-hambatannya: 1 )kedudukan Kepmenkes No.128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas han~a merupakan pedoman dasar yang bersifat umum sehingga perlu dilengkapi dengan pedoman yang lebih teknis. 2) adanya anggapan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) tidakJbelum mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala Puskesmas, hal ini perlu dibuktikan dengan mencoba mengangkat Puskesmas dari SKM agar anggapan tersebut dapat dihilangkan; 3) timbulnya kecemburuan sosial jika Kepala Puskesmas dari SKM, hal demikian akan hilang dengan sendirinya setelah terbukti SKM mampu menjadi Kepala Puskesmas.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 306 Culture and institutions |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 09 May 2017 07:29 |
| Last Modified: | 09 May 2017 07:29 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14174 |
Actions (login required)
 |
View Item |
