SETIANINGSIH, YANA AGUS (2015) PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SEBAGAI BAGIAN DARI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN (Studi Kasus pada STIKES di Kota Semarang). Masters thesis, Program Magister Ilmu Hukum Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
11.93.0051 Yana Agus Setianingsih - COVER.pdf Download (143kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
11.93.0051 Yana Agus Setianingsih - BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
|
|
Text (BBA II)
11.93.0051 Yana Agus Setianingsih - BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
|
|
Text (BAB III)
11.93.0051 Yana Agus Setianingsih - BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Text (BAB IV)
11.93.0051 Yana Agus Setianingsih - BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) |
|
|
Text
11.93.0051 Yana Agus Setianingsih - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (38kB) | Preview |
Abstract
Kebijakan KTR adalah sesuatu yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak perokok dan hak atas kesehatan. Merokok merupakan hak asasi manusia dan memperoleh derajat kesehatan yang tinggi adalah hak setiap manusia. Kesehatan bisa terwujud dengan terbebas dari paparan asap rokok baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang memiliki tujuan sama dengan Kebijakan KTR yaitu untuk memperoleh derajat kesehatan yang maksimal. Salah satu kawasan yang harus bebas asap rokok adalah lingkungan pendidikan. Stikes merupakan pendidikan bidang kesehatan yang dapat menjadi ujung tombak terlaksananya kebijakan KTR sebagai bagian dari PHBS. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KTR dan PHBS serta pelaksanaan di STIKES dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis Aspek yuridis yang diteliti adalah ketentuan hukum tentang Kebijakan KTR dan PHBS. Aspek sosiologis yang diteliti yaitu pelaksanaan kebijakan KTR sebagai bagian dari PHBS di STIKES Kota Semarang Kebijakan KTR diatur dalam berbagai ketentuan perundangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai Peraturan Daerah. Secara khusus kebijakan KTR di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 dan 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok. Pelaksanaan kebijakan KTR di STIKES Kota Semarang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya peraturan internal dan pelaksanaan kebijakan serta sanksi belum ditegakkan. Hal ini merupakan faktor yuridis yang menghambat terlaksananya kebijakan KTR. Faktor sosiologis yang mendukung kebijakan KTR adalah jumlah warga STIKES yang didominasi oleh perempuan, dan faktor yang menghambat adalah tingkat kesadaran yang rendah dari warga kampus maupun masyarakat sekitar kampus
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 370 Education 600 Technology (Applied sciences) > 610 Medicine and health > Healthy |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 29 Oct 2015 08:59 |
| Last Modified: | 29 Oct 2015 08:59 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/5510 |
Actions (login required)
 |
View Item |
