ASROR, MUHAMMAD ILHAM (2026) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN FUNGSI ZONA PEMANFAATAN DALAM KAWASAN KONSERVASI YANG BERAKIBAT PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS: 51/PID.SUS-LH/2024/PN JPA). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0044 - MUHAMMAD ILHAM ASROR-COVER_a.pdf Download (718kB) | Preview
	Text 22.C1.0044 - MUHAMMAD ILHAM ASROR-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0044 - MUHAMMAD ILHAM ASROR-DAPUS _a.pdf Download (733kB) | Preview
	Text 22.C1.0044 - MUHAMMAD ILHAM ASROR-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis strategis. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 51/Pid.SusLH/2024/PN JPA serta menganalisis kesesuaian putusan dengan unsur keadilan terutama bagi Pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara dan penasihat hukum terdakwa yang menangani perkara tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2024/PN JPA didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi dan ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan konservasi sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan fungsi kawasan konservasi. Penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa penegakan hukum dalam perkara tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan proporsionalitas karena unsur pencemaran lingkungan tidak terbukti serta penegakan hukum dilakukan secara selektif. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Saran penulis adalah bagi hakim dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup supaya tetap mengedepankan keadilan, mempertimbangkan dampak ekologis lingkungan, serta menerapkan sanksi yang mendorong pemulihan lingkungan

Actions (login required)

View Item