LIMAS, HANATHALIA (2026) BEDAH PLASTIK DAN ESTETIKA: TINJAUAN OTONOMI PEREMPUAN ATAS TUBUHNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0042 - HANATHALIA LIMAS-COVER_a.pdf Download (816kB) | Preview
	Text 22.C1.0042 - HANATHALIA LIMAS-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0042 - HANATHALIA LIMAS-DAPUS_a.pdf Download (830kB) | Preview
	Text 22.C1.0042 - HANATHALIA LIMAS-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas ketegangan antara otonomi tubuh perempuan dan objektifikasi patriarki dalam praktik bedah plastik dan tindakan estetika di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis sejauh mana regulasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan keputusan atas tubuhnya secara otonom. Dalam praktiknya, keputusan perempuan untuk melakukan tindakan estetika seringkali tidak sepenuhnya berdiri sebagai pilihan individual yang bebas, melainkan terbentuk oleh tekanan sosial, standar kecantikan patriarkal, serta budaya media yang menilai tubuh perempuan sebagai objek visual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kepustakaan (literature review). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, serta diperkuat oleh wawancara dengan informan, yaitu perempuan yang menjalani tindakan estetika serta tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Kesehatan dan PP pelaksananya lebih dominan mengatur aspek administratif, perizinan, serta keselamatan tindakan medis, namun belum secara memadai mengatur dampak sosial-budaya seperti iklan klinik estetika, internalisasi standar kecantikan patriarkal, serta proses objektifikasi tubuh perempuan. Dengan menggunakan perspektif Carol Smart, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan dapat berperan dalam menstabilkan praktik sosial yang telah patriarkal. Perempuan secara formal memiliki kebebasan untuk memilih tindakan estetika, tetapi kebebasan tersebut sering berada dalam posisi ambigu karena dibentuk oleh relasi kuasa, tekanan sosial, serta tuntutan feminitas ideal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih responsif gender agar praktik estetika tidak hanya dilihat sebagai layanan kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan martabat dan otonomi perempuan.

Actions (login required)

View Item