PAMUNGKAS, IGNATIUS DAFFA TEGAR (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SISWA TERHADAP PRAKTEK CYBERBULLYING DI SMA SINT LOUIS SEMARANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0039 - IGNATIUS DAFFA TEGAR PAMUNGKAS-COVER_a.pdf Download (802kB) | Preview
	Text 22.C1.0039 - IGNATIUS DAFFA TEGAR PAMUNGKAS-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0039 - IGNATIUS DAFFA TEGAR PAMUNGKAS-DAPUS_a.pdf Download (755kB) | Preview
	Text 22.C1.0039 - IGNATIUS DAFFA TEGAR PAMUNGKAS-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di kalangan peserta didik memberikan berbagai manfaat dalam proses komunikasi dan pendidikan, tetapi juga menimbulkan risiko terjadinya cyberbullying. Cyberbullying dapat memberikan dampak terhadap rasa aman, kehormatan, serta kondisi psikologis siswa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan secara efektif oleh satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai cyberbullying di SMA Sint Louis Semarang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi siswa terhadap praktik cyberbullying, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Sint Louis Semarang belum memiliki peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur cyberbullying, tetapi terdapat ketentuan dalam Buku Pedoman Siswa mengenai kewajiban menggunakan media sosial secara bijaksana, sopan, dan santun. Cyberbullying yang pernah ditemukan di lingkungan sekolah berupa ejekan antarsiswa melalui grup kelas dan WhatsApp, sedangkan pada saat penelitian tidak ditemukan kasus cyberbullying yang sedang berlangsung maupun penyebaran foto, video, atau informasi pribadi siswa tanpa izin. Pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan melalui upaya preventif berupa pendidikan karakter, penanaman nilai kasih, pembinaan Guru BK, dan edukasi, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penerimaan laporan, klarifikasi, mediasi, perlindungan identitas korban, pendampingan konseling, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Kendala utama yang ditemukan adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pencegahan dan penanganan cyberbullying, sehingga mekanisme penanganan masih bergantung pada kebijakan dan pertimbangan pihak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan internal melalui penyusunan SOP khusus cyberbullying serta peningkatan koordinasi antara sekolah, orang tua, Guru BK, tenaga konseling, dan pihak terkait lainnya.

Actions (login required)

View Item