SARI, CHRUSSITA INTAN PUTRI FAUSTINA (2026) PELINDUNGAN HAK PASIEN DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI KLINIK PRATAMA IBU TERESA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0025 - CHRUSSITA INTAN PUTRI FAUSTINA SARI-COVER_a.pdf Download (891kB) | Preview
	Text 22.C1.0025 - CHRUSSITA INTAN PUTRI FAUSTINA SARI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0025 - CHRUSSITA INTAN PUTRI FAUSTINA SARI-DAPUS _a.pdf Download (839kB) | Preview
	Text 22.C1.0025 - CHRUSSITA INTAN PUTRI FAUSTINA SARI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pelindungan hak-hak pasien adalah salah satu komponen krusial dalam pengelolaan layanan kesehatan, terutama melalui penerapan informed consent. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan aturan baru yang berkaitan dengan hak pasien untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan terhadap prosedur medis yang akan dilakukan. Namun, dalam realisasinya, masih terdapat berbagai masalah yang dapat menghambat terpenuhinya hak-hak pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelindungan hak-hak pasien dalam konteks informed consent sejalan dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan mengetahui begaimana hak-hak pasien dilindungi dalam pelaksanaan informed consent di Klinik Pratama Ibu Teresa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deksriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap dokter, pasien, serta tenaga medis yang terlibat dalam pelaksanaan informed consent di Klinik Pratama Ibu Teresa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelindungan hak pasien dalam informed consent sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan peraturan lain yang relevan. Di Klinik Pratama Ibu Teresa, prosedur informed consent telah dilaksanakan melalui pemberian informasi yang jelas, pengisian formulir persetujuan tindakan medis, pencatatan dalam rekam medis, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung pelindungan hak-hak pasien. Pelindungan hak pasien efektif dilakukan baik secara preventif maupun represif. Namun, tetap ada tantangan, antara lain kurangnya pemahaman pasien tentang informasi medis, situasi di mana pasien tidak didampingi keluarganya saat tidak bisa memberikan persetujuan, serta keraguan pasien dalam menandatangani formulir persetujuan tindakan medis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan informed consent di Klinik Pratama Ibu Teresa pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan lainnya, tetapi masih memerlukan peningkatan pemahaman pasien dan optimalisasi komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien agar hak-hak pasien dapat terpenuhi secara maksimal.

Actions (login required)

View Item