RAMADHANI, INSHAN PUTRI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MELANGGAR HUKUM DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI KOPERASI TS KOTA SALATIGA). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C1.0021 - INSHAN PUTRI RAMADHANI-COVER_a.pdf Download (777kB) | Preview
	Text 22.C1.0021 - INSHAN PUTRI RAMADHANI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0021 - INSHAN PUTRI RAMADHANI-DAPUS _a.pdf Download (773kB) | Preview
	Text 22.C1.0021 - INSHAN PUTRI RAMADHANI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (909kB)

Abstract

Praktik penagihan utang melalui debt collector pada koperasi simpan pinjam masih berpotensi melanggar hak-hak konsumen, seperti intimidasi, ancaman, dan tindakan di luar prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penggunaan jasa debt collector di Indonesia, pelaksanaan penagihan kredit di Koperasi TS Kota Salatiga, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Koperasi TS serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan debt collector masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penagihan di Koperasi TS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum karena masih ditemukan tindakan intimidatif, ancaman, penagihan di luar waktu yang diperbolehkan, dan perlakuan terhadap objek jaminan yang tidak sesuai prosedur. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, Koperasi TS perlu memastikan penagihan dilakukan sesuai ketentuan hukum, sedangkan konsumen perlu memahami hak-haknya agar memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Actions (login required)

View Item