PANTRIANI, DESTRIN (2026) PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA TINDAKAN KEDOKTERAN GIGI ESTETIK DAN KEDOKTERAN GIGI TERAPEUTIK PADA KLINIK DOKTER GIGI PRAKTEK SWASTA DI SUKABUMI. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0051 - DESTRIN PANTRIANI-COVER_a.pdf Download (907kB) | Preview
	Text 24.C2.0051 - DESTRIN PANTRIANI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 24.C2.0051 - DESTRIN PANTRIANI-DAPUS _a.pdf Download (958kB) | Preview
	Text 24.C2.0051 - DESTRIN PANTRIANI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pergeseran kebutuhan pasien dari pelayanan kedokteran gigi yang bersifat terapeutik menuju tindakan yang bersifat estetik membuat hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien semakin kompleks oleh karena pada tindakan yang bersifat estetik lebih berpotensi menimbulkan gugatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana perjanjian antara dokter gigi dan pasien, bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan dalam tindakan kedokteran gigi yang bersifat estetik dan terapeutik, dan bagaimana akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua pihak yaitu dokter gigi dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum kesehatan serta studi lapangan melalui wawancara dengan dokter gigi praktik swasta di Sukabumi, organisasi profesi, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pada tindakan kedokteran gigi estetik dan terapeutik adalah sesuai dengan ketentuan hukum, standar proesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta kode etik kedokteran gigi. Pelaksanaan perjanjian dalam hal ini berupa pemberian informed consent belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal, baik dari aspek cakupan informasi maupun kepatuhan terhadap pelaksanaannya. Akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua pihak akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara etik, administrasi, perdata serta tanggung jawab secara pidana.

Actions (login required)

View Item