IMAN, MUHAMMAD BAHARUL (2026) IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERIKSAAN HIV SEBAGAI SKRINING PRAOPERASI BEDAH DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PASIEN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 24.C2.0022 - MUHAMMAD BAHARUL IMAN-COVER_a.pdf Download (859kB) | Preview
	Text 24.C2.0022 - MUHAMMAD BAHARUL IMAN-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 24.C2.0022 - MUHAMMAD BAHARUL IMAN-DAPUS_a.pdf Download (830kB) | Preview
	Text 24.C2.0022 - MUHAMMAD BAHARUL IMAN-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebagai skrining praoperasi di rumah sakit menimbulkan dilema hukum dan etika antara perlindungan keselamatan tenaga medis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta hak pasien. Di satu sisi, skrining HIV dipandang sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko penularan infeksi kepada tenaga kesehatan selama tindakan bedah. Namun di sisi lain, penerapan pemeriksaan tersebut berpotensi melanggar prinsip otonomi pasien, privasi, dan persetujuan tindakan medis (informed consent) apabila dilakukan tanpa penjelasan yang memadai atau tanpa persetujuan pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pemeriksaan HIV sebagai skrining praoperasi, implementasinya dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hak pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode yuridis empiris yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mewajibkan pemeriksaan HIV sebagai skrining praoperasi dalam hukum positif di Indonesia. Pemeriksaan tetap tunduk pada prinsip informed consent. Namun dalam implementasi, ditemukan adanya pelaksanaan pemeriksaan HIV yang tidak disertai penjelasan yang memadai atau tanpa persetujuan yang sah, serta adanya variasi implementasi yang bergantung pada kebijakan internal rumah sakit dan pertimbangan klinis dokter penanggung jawab pelayanan. Hambatan utama dalam implementasi meliputi belum adanya aturan yang seragam, kultur pelayanan dan stigma HIV, serta dilema kepentingan keselamatan tenaga medis dan penghormatan hak pasien. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan proporsional terkait pemeriksaan HIV sebagai bagian dari skrining praoperasi.

Actions (login required)

View Item