WIBOWO, DAVID RUDY (2026) PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGATURAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER DALAM PELAYANAN REHABILITATIF KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0113 - DAVID RUDY WIBOWO-COVER_a.pdf Download (918kB) | Preview
	Text 23.C2.0113 - DAVID RUDY WIBOWO-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0113 - DAVID RUDY WIBOWO-DAPUS _a.pdf Download (805kB) | Preview
	Text 23.C2.0113 - DAVID RUDY WIBOWO-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja, khususnya program Return to Work (RTW) adalah bagian dari upaya kesehatan kerja. Namun, pengaturan tentang program RTW dalam regulasi ketenagakerjaan masih terdapat disharmoni karena belum mengakomodasi prinsip kompetensi dan kewenangan klinis dokter sebagaimana diatur dalam hukum kesehatan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada manfaat program RTW, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait kompetensi dan kewenangan klinis dokter dalam pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja, menganalisis pengaturan layanan rehabilitasi dalam hukum ketenagakerjaan, serta merumuskan ius constituendum yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui statute approach, conceptual approach, serta wawancara mendalam dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kolegium Kedokteran Okupasi. Analisis dilakukan terhadap keselarasan teori hukum dan asas hukum terhadap norma hukum pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber utama disharmoni regulasi bukan terletak pada peraturan ketenagakerjaan, melainkan pada peraturan turunan UU SJSN, yaitu PP No. 44 Tahun 2015 dan peraturan perubahan maupun turunannya, yang turut mengatur pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja tanpa mengintegrasikan prinsip kompetensi dan kewenangan klinis dokter sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan terbaru dan peraturan turunannya. Disharmoni regulasi berasal dari perbedaan paradigma antara hukum kesehatan yang mendasarkan tindakan medis pada kompetensi dan kewenangan klinis dokter dengan hukum ketenagakerjaan yang berorientasi administratif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja dan dokter. Penelitian ini menyimpulkan perlunya ius constituendum berupa harmonisasi regulasi antara hukum kesehatan, hukum ketenagakerjaan, dan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menegaskan bahwa seluruh tindakan medis dalam pelayanan rehabilitatif kesehatan kerja, khususnya program RTW, harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan klinis sesuai peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tersebut memerlukan perubahan ketiga terhadap PP No. 44 Tahun 2015 dan peraturan turunannya guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi pekerja dan para dokter.

Actions (login required)

View Item