SIMANJUNTAK, DONAL (2026) PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DISABILITAS MENTAL DARI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUKAMANAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0110 - DONAL SIMANJUNTAK-COVER_a.pdf Download (735kB) | Preview
	Text 23.C2.0110 - DONAL SIMANJUNTAK-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0110 - DONAL SIMANJUNTAK-DAPUS _a.pdf Download (715kB) | Preview
	Text 23.C2.0110 - DONAL SIMANJUNTAK-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)

Abstract

Latar Belakang: Kesehatan mental merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, perempuan penyandang disabilitas mental dari keluarga miskin sering mengalami kerentanan berlapis yang menyebabkan terhambatnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan nondiskriminatif, terutama di tingkat pelayanan primer. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan penyandang disabilitas mental dari keluarga miskin, menganalisis pelaksanaannya di Wilayah Kerja Puskesmas Sukamanah Kabupaten Bogor, serta mengidentifikasi unsur pendukung dan penghambatnya. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas, dokter umum, bidan, keluarga pasien, dan pasien, serta studi lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 28 Tahun 2024, dan Permenkes No. 43 Tahun 2019) dan laporan Puskesmas. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan induktif. Hasil Penelitian: Pengaturan hukum telah menjamin hak atas pelayanan kesehatan mental secara komprehensif. Pelaksanaannya di Puskesmas Sukamanah dilakukan melalui alur pendaftaran BPJS PBI, skrining di Poli Umum, konseling, pemberian obat generik, kunjungan rumah, dan rujukan berjenjang. Unsur pendukung meliputi dukungan lintas sektor, kader kesehatan, kebijakan JKN, dan komitmen tenaga kesehatan. Namun, terdapat hambatan struktural berupa keterbatasan SDM spesialis (psikiater/psikolog klinis), tidak tersedianya quiet room, keterbatasan formularium obat, biaya transportasi, stigma sosial, dan praktik pemasungan. Kesimpulan: Meskipun regulasi telah memadai, implementasi di lapangan masih terkendala hambatan struktural dan determinan sosial. Diperlukan penguatan SDM, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor yang lebih intensif untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan mental bagi kelompok rentan ini secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item