SARI, NORMAYNI MAYA (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN HIV (HUMAN IMUNODEFISIENSI VIRUS) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0075 - NORMAYNI MAYA SARI-COVER_a.pdf Download (665kB) | Preview
	Text 23.C2.0075 - NORMAYNI MAYA SARI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0075 - NORMAYNI MAYA SARI-DAPUS _a.pdf Download (668kB) | Preview
	Text 23.C2.0075 - NORMAYNI MAYA SARI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien HIV dalam pelayanan kesehatan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, Kalimantan Selatan. HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) masih menjadi tantangan besar, termasuk yang berasal dari petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pasien HIV, (2) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien HIV, dan (3) mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien HIV dalam pelayanan kesehatan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (socio-legal approach) dengan spesifikasi deskriptif analitis. Lokasi penelitian di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Jenis data meliputi data primer (wawancara dengan 10 tenaga kesehatan dan 15 pasien HIV) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan perlindungan hukum bagi pasien HIV telah memiliki landasan hukum yang cukup, baik di tingkat nasional (UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2023, Permenkes No. 23 Tahun 2022) maupun daerah (Pergub Kalsel No. 71 Tahun 2016), serta kebijakan internal rumah sakit berupa SK Direktur No. 17 Tahun 2022 tentang Tim PDP dan SOP alur pelayanan pasien HIV/AIDS; (2) Pelaksanaan perlindungan hukum menunjukkan hasil yang paradoksal: aspek teknis seperti informed consent (100%), kerahasiaan medis (100%), dan non-diskriminasi (100%) berjalan sangat baik, namun 73,3% pasien tidak mendapatkan informasi tentang hak-hak legal mereka dan 66,7% memiliki kekhawatiran status HIV-nya terbuka; (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum meliputi stigma dan diskriminasi sosial, keterbatasan sumber daya manusia (pelatihan belum merata), keterbatasan sarana dan prasarana (APD lengkap belum tersedia, tidak ada ruang konsultasi privat), serta faktor regulasi dan kebijakan internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RSUD H. Abdul Aziz Marabahan telah berkomitmen memberikan pelayanan inklusif, namun perlindungan hukum substantif bagi pasien HIV masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek pemberdayaan pasien melalui informasi hak-hak legal, penyediaan infrastruktur pendukung privasi, serta pelatihan berkelanjutan bagi seluruh tenaga kesehatan.

Actions (login required)

View Item