SILALAHI, JONSINAR (2026) REGULASI DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN STEM SEL DAN TERAPI SEL DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0059 - DR. JONSINAR SILALAHI, MSI.MED, SP.B, SUBSP.PED (K)-COVER_a.pdf Download (832kB) | Preview
	Text 23.C2.0059 - DR. JONSINAR SILALAHI, MSI.MED, SP.B, SUBSP.PED (K)-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0059 - DR. JONSINAR SILALAHI, MSI.MED, SP.B, SUBSP.PED (K)-DAPUS _a.pdf Download (731kB) | Preview
	Text 23.C2.0059 - DR. JONSINAR SILALAHI, MSI.MED, SP.B, SUBSP.PED (K)-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi kedokteran regeneratif melalui pemanfaatan stem cell (sel punca) dan terapi sel memberikan peluang baru dalam penanganan berbagai penyakit degeneratif. Terapi berbasis sel memiliki potensi untuk memperbaiki, menggantikan, dan meregenerasi jaringan yang mengalami kerusakan. Namun, perkembangan pelayanan stem cell dan terapi sel di Indonesia belum sepenuhnya diikuti dengan regulasi dan sistem pengawasan yang mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan optimal bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelayanan stem cell dan terapi sel di Indonesia, menganalisis pelaksanaan pelayanan tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas regulasi terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal research). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, serta wawancara mendalam dengan tenaga medis, penyelenggara layanan stem cell, dan ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan stem cell dan terapi sel di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui berbagai peraturan perundangundangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel. Namun, regulasi yang ada masih bersifat fragmentatif dan belum membentuk regulasi khusus (lex specialis) yang komprehensif, sehingga menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum, pengawasan, dan standardisasi pelayanan. Implementasi pelayanan stem cell dan terapi sel masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan, potensi komersialisasi terapi yang belum memiliki bukti ilmiah memadai, serta penerapan informed consent yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan aturan khusus, pengembangan registri nasional terapi sel, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penguatan perlindungan hukum pasien.

Actions (login required)

View Item