MANELA, CITRA (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM IDENTIFIKASI JENAZAH YANG TIDAK DIKENAL. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0047 - CITRA MANELA-COVER_a.pdf Download (743kB) | Preview
	Text 23.C2.0047 - CITRA MANELA-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0047 - CITRA MANELA-DAPUS _a.pdf Download (699kB) | Preview
	Text 23.C2.0047 - CITRA MANELA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Identifikasi jenazah yang tidak dikenal merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak atas identitas dan kepastian hukum bagi keluarga serta penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Proses tersebut melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda, sehingga memerlukan dasar hukum, koordinasi, dan mekanisme pelayanan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal, pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses identifikasi jenazah dan administrasi kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan di bidang hak asasi manusia, kesehatan, hukum pidana dan hukum acara pidana, administrasi kependudukan, serta pelayanan publik. Perkembangan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan telah memperkuat kerangka pengelolaan kesehatan secara terpadu dan pembagian tanggung jawab dalam kondisi bencana, termasuk identifikasi korban meninggal akibat bencana. Namun, masih terdapat fragmentasi pengaturan dan kesenjangan pengaturan (regulatory gap), terutama mengenai identifikasi jenazah tidak dikenal pada kondisi non-bencana. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah telah dilakukan oleh Kepolisian, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi administrasi kependudukan, dan instansi terkait lainnya, tetapi masih menghadapi kendala dalam koordinasi lintas sektor dan kesinambungan proses identifikasi hingga penyelesaian administrasi kematian. Faktor yang memengaruhi meliputi faktor yuridis berupa fragmentasi dan kesenjangan pengaturan, faktor sosial berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, kondisi keluarga, data antemortem, dan kompetensi sumber daya manusia, serta faktor teknis berupa keterbatasan sarana, teknologi, basis data, dan komunikasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam identifikasi jenazah yang tidak dikenal telah memiliki dasar hukum dan dilaksanakan oleh berbagai instansi, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi, khususnya dalam kondisi non-bencana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan penguatan mekanisme lintas sektor melalui peraturan pelaksana, pedoman teknis, serta SOP yang memperjelas kewenangan, koordinasi, pengelolaan data identifikasi, pembiayaan, dan tindak lanjut administrasi terhadap jenazah yang belum teridentifikasi.

Actions (login required)

View Item