ANINDITA, STEPHANIE RENNI (2026) PERAN KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK-SEKSUAL BERBASIS GENDER (STUDI DI UNIT PPA POLDA DIY DAN RIFKAANNISA WOMEN’S CRISIS CENTER YOGYAKARTA). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0029 - DR. STEPHANIE RENNI ANINDITA, SP.FM-COVER_a.pdf Download (843kB) | Preview
	Text 23.C2.0029 - DR. STEPHANIE RENNI ANINDITA, SP.FM-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0029 - DR. STEPHANIE RENNI ANINDITA, SP.FM-DAPUS_a.pdf Download (748kB) | Preview
	Text 23.C2.0029 - DR. STEPHANIE RENNI ANINDITA, SP.FM-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Kekerasan fisik-seksual berbasis gender merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek kesehatan, psikologis, dan hukum korban, khususnya dalam proses pembuktian dan perlindungan hak korban. Intervensi medis forensik memiliki peran strategis sebagai penghubung antara layanan kesehatan dan sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik-seksual berbasis gender melalui intervensi medis forensik menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan, serta menilai kesesuaian kebijakan layanan medis forensik dengan standar hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan dokter forensik, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pendamping korban di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum kesehatan di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi korban kekerasan fisik-seksual berbasis gender, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, yang terlihat dari keterbatasan akses korban terhadap layanan visum, kendala pembiayaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya penerapan standar hukum kesehatan dalam kebijakan layanan medis forensik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peraturan pelaksanaan layanan medis forensik, peningkatan koordinasi lintas sektor antara institusi kesehatan, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban, serta penerapan pendekatan layanan yang berperspektif korban guna mengoptimalkan peran kedokteran forensik sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item