WAHYUDI, TRI (2026) KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI KESEHATAN DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN CALON PENGANTIN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0071 - DR. DR. TRI WAHYUDI, SPOG SUBSP OBGINSOS-COVER _a.pdf Download (690kB) | Preview
	Text 22.C2.0071 - DR. DR. TRI WAHYUDI, SPOG SUBSP OBGINSOS-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 22.C2.0071 - DR. DR. TRI WAHYUDI, SPOG SUBSP OBGINSOS-DAPUS _a.pdf Download (788kB) | Preview
	Text 22.C2.0071 - DR. DR. TRI WAHYUDI, SPOG SUBSP OBGINSOS-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB)

Abstract

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Calon pengantin yang tidak memenuhi syarat minimal usia tersebut hanya dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan izin dari pengadilan melalui pernohonan dispensasi kawin. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah surat Rekomendasi Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan Rekomendasi Kesehatan terhadap calon pengantin dalam permohonan Dispensasi Kawin? dan bagaimana kedudukan hukum Rekomendasi Kesehatan dalam permohonan Dispensasi Kawin calon pengantin di Kota Pontianak? Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pengaturan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan Rekomendasi Kesehatan terhadap calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin. Kedudukan hukum Rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan dalam sidang permohonan dispensasi kawin calon pengantin adalah lemah. Rekomendasi kesehatan hanya merupakan kelengkapan administratif dalam menentukan keputusan.

Actions (login required)

View Item