NUR, MUHAMMAD AMIN (2026) PELINDUNGAN HUKUM PENATA ANESTESI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN ANESTESI DI RSUD KONAWE. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0031 - MUHAMMAD AMIN NUR-COVER_a.pdf Download (998kB) | Preview
	Text 22.C2.0031 - MUHAMMAD AMIN NUR-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C2.0031 - MUHAMMAD AMIN NUR-DAPUS _a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C2.0031 - MUHAMMAD AMIN NUR-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (923kB)

Abstract

Pelayanan anestesi merupakan bagian krusial dalam tindakan medis operatif yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Dalam praktiknya, penata anestesi memegang peran penting dalam tahap pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi, khususnya di rumah sakit daerah yang memiliki keterbatasan jumlah dokter spesialis anestesi. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan dan tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan serta tanggung jawab hukum penata anestesi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi pada lemahnya pelindungan hukum bagi profesi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum bagi penata anestesi dalam melaksanakan pelayanan anestesi, pelaksanaan kewenangan penata anestesi dalam praktik pelayanan kesehatan, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian pelindungan hukum bagi penata anestesi di RSUD Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan dan literatur hukum, serta studi lapangan melalui wawancara dengan penata anestesi, dokter spesialis anestesi, dan pihak manajemen RSUD Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi penata anestesi belum berjalan secara optimal , ketidakjelasan batas kewenangan, serta lemahnya implementasi izin praktik dan standar profesi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegasan tanggung jawab hukum agar tercipta kepastian dan pelindungan hukum yang adil bagi penata anestesi.

Actions (login required)

View Item