MATHEOS LUCKY HAURISSA, MATHEOS LUCKY HAURISSA (2026) TATA LAKSANA PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS DI RS BHAYANGKARA TK.III TULUNGAGUNG). S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C2.0101 - IPDA DR. MATHEOS LUCKY HAURISSA, SP.THT-KL-COVER _a.pdf Download (894kB) | Preview
	Text 21.C2.0101 - IPDA DR. MATHEOS LUCKY HAURISSA, SP.THT-KL-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 21.C2.0101 - IPDA DR. MATHEOS LUCKY HAURISSA, SP.THT-KL-DAPUS _a.pdf Download (803kB) | Preview
	Text 21.C2.0101 - IPDA DR. MATHEOS LUCKY HAURISSA, SP.THT-KL- LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB)

Abstract

Tindak pidana pemerkosaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan dimensi biologis, psikiatrik, serta perlindungan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. Dalam proses pembuktian, Visum et Repertum (VeR) memiliki peran strategis sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara pidana. Namun demikian, praktik penyusunan VeR dalam perkara yang melibatkan korban ODGJ menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur ketidakmampuan memberikan persetujuan (consent) yang sah akibat gangguan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pembuatan VeR sebagai payung hukum perlindungan ODGJ, tata laksana penyusunan VeR agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dokter dalam pembuatan VeR pada kasus pemerkosaan terhadap ODGJ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan dokter forensik RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung, penyidik Polres Tulungagung, serta pihak laboratorium forensik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, teori pembuktian, teori perlindungan hukum, dan praktik medikolegal di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan VeR memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tata laksana VeR yang memiliki kekuatan pembuktian harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai standar profesi melalui integrasi pemeriksaan biologis dan psikiatrik. Kualitas VeR dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, kompetensi dan integritas dokter, koordinasi antar aparat penegak hukum, ketersediaan sarana prasarana, serta kondisi psikologis korban ODGJ. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kedokteran forensik dan psikiatri forensik merupakan kunci dalam memperkuat fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pemerkosaan terhadap ODGJ, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana

Actions (login required)

View Item