PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (Studi Kasus Polwiltabes Semarang)

NINGRUM, PURNA WAHYU (2007) PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (Studi Kasus Polwiltabes Semarang). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 01.20.0113 Purna Wahyu Ningrum COVER.pdf Download (62kB) | Preview
	Text (BAB I) 01.20.0113 Purna Wahyu Ningrum BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 01.20.0113 Purna Wahyu Ningrum BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic University) 01.20.0113 Purna Wahyu Ningrum BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text (BAB IV) 01.20.0113 Purna Wahyu Ningrum BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 01.20.0113 Purna Wahyu Ningrum DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (35kB) | Preview

Abstract

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan atas dirinya, disisi lain pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat umum dengan salah satunya adalah menindak para pelaku pelanggaran hokum. Para pelaku tidak boleh dibiarkan bebas karena akan melakukan tindak pidana lagi dan akan meresahkan masyarakat, sehingga fungsi pengayoman pada kepolisian menjadi terganggu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan dilakukan dengan menganalisa beberapa. Kasus yang ada di Polwiltabes Semarang. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Hasil analisa terhadap jawaban dan peraturan hukum yang ada menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dalam proses penyidikan tersangka sebagai subyek hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terjamin. Hambatan yang diremui oleh para penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah jawaban tersangka yang sering berbelit-belit dan pengetahuan tersangka yang kurang terhadap hak-hak hukum yang diperoleh sebagai tersangka. Meskipun demikian masih terdapat penimpangan Para penyidik perlu untuk meningkatkan keterampilan dalam proses penyidikan agar dapat mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus tetap menjamin hak-hak tersangka dalam hukum. Penggunaan penyidik pembantu, saksi, saksi ahli dan bukti-bukti sangat mendukung upaya tersebut, selain itu perlu diberikan sosialisasi tentang pengetahuan hukumj kepada masyarakat terutama tentang hak tersangka dalam hukum agar masyarakat terutama tentang hak tersangka dalam hukum agar masyarakat juga ikut mengontrol proses pelindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kesimpulkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian telah memberikan perlindungan terhadap hak tersangka selama proses penyidikan, meskipun ada beberapa hambatan yang diahadapi oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	05 Oct 2015 01:40
Last Modified:	05 Oct 2015 01:40
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/4019

Actions (login required)

View Item