INDRAWAN SKG, KADEK AGUNG (2026) PELINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER GIGI DALAM MENGHADAPI RISIKO GUGATAN DALAM MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS KUTA 2. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 23.C2.0032-KADEK AGUS INDRAWAN-COVER_a.pdf Download (899kB) | Preview
	Text 23.C2.0032-KADEK AGUS INDRAWAN-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 23.C2.0032-KADEK AGUS INDRAWAN-DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 23.C2.0032-KADEK AGUS INDRAWAN-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB)

Abstract

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan. Namun dalam praktiknya, dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan sering menghadapi risiko gugatan hukum dari pasien secara perdata. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya ekspektasi pasien terhadap hasil perawatan, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai perjanjian terapeutik sebagai dasar hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan jaminan pelindungan hukum bagi tenaga medis, implementasi norma tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko gugatan pasien terhadap dokter gigi di Puskesmas Kuta II, mengkaji upaya pencegahan sengketa medis dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta menelaah peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan pembelaan hukum bagi dokter gigi yang menghadapi gugatan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan dokter gigi, pihak Puskesmas Kuta II, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, serta organisasi profesi dokter gigi, dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum serta pengkajian fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi di Puskesmas Kuta II memiliki potensi risiko gugatan hukum yang cukup tinggi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pasien dan tenaga medis, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep perjanjian terapeutik yang menekankan kewajiban upaya maksimal (inspanning verbintenis) dan bukan jaminan hasil (resultaat verbintenis). Selain itu, mekanisme pendampingan hukum bagi dokter gigi dari pemerintah daerah masih belum terstruktur secara optimal sehingga perlu diupayakan yang terbaik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan hukum bagi dokter gigi dalam praktik pelayanan kesehatan di Puskesmas Kuta II masih belum sepenuhnya efektif, karena jumlah dokter gigi yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang setiap harinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum kesehatan agar tercipta pelindungan hukum yang responsif terhadap kedudukan dokter gigi pada saat menjalankan praktik pelayanan kesehatan.

Actions (login required)

View Item