PEMEKARAN DAERAH DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN BERDASARKAN AMANAT PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945

TUMUKA, FITALIA (2026) PEMEKARAN DAERAH DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN BERDASARKAN AMANAT PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img]
Preview
Text
22.C1.0066-FITALIA TUMUKA-COVER_a.pdf

Download (822kB) | Preview
[img] Text
22.C1.0066-FITALIA TUMUKA-ISI _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
22.C1.0066-FITALIA TUMUKA-DAPUS _a.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
22.C1.0066-FITALIA TUMUKA-LAMP _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Pemekaran wilayah Papua pada tahun 2022 yang melahirkan empat provinsi baru merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, kebijakan tersebut masih menimbulkan persoalan terkait pemerataan pembangunan, transparansi pengelolaan anggaran, serta pemenuhan hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip negara kesejahteraan (welfare state). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemekaran Papua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dalam perspektif ketentuan konstitusi dan welfare state. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal) melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dari tujuh suku di Papua Tengah, tokoh adat, Ketua DPRK Mimika, lembaga pendamping masyarakat, dan perwakilan masyarakat kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran secara kewenangan memiliki dasar hukum yang sah dan secara tujuan sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, tetapi implementasinya selama tiga tahun terakhir berjalan belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang merata, terutama bagi masyarakat kampung pesisir dan pedalaman. Sehingga diperlukan penguatan kebijakan afirmatif, pengawasan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: mr Dwi Purnomo
Date Deposited: 25 May 2026 07:18
Last Modified: 25 May 2026 07:18
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39792
Keywords: Pemekaran Papua, Welfare State, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Kesejahteraan, Otonomi Khusus

Actions (login required)

View Item View Item