DINANDA, EMIRA ZILVA (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI P3A BUDI LUHUR DI DESA GETAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0021-EMIRA ZILVA DINANDA-COVER_a.pdf Download (806kB) | Preview
	Text 19.C1.0021-EMIRA ZILVA DINANDA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (908kB)
Preview	Text 19.C1.0021-EMIRA ZILVA DINANDA-DAPUS _a.pdf Download (751kB) | Preview
	Text 19.C1.0021-EMIRA ZILVA DINANDA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan tanggung jawab negara yang secara yuridis dibebankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kendal serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan petani adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai kelembagaan petani yang berperan dalam pengelolaan irigasi dan keberlanjutan usaha tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kanupaten Kendal dlam perlindungan dan pemberdayaan petani melalui penguatan kelembgaan P3A Budi Luhur di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara sebagai bahan verifkasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara normatif Pemerintah Kabupaten Kendal telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang kuat dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai penguatan kelembagaan P3A sebagai instrumen strategis pemberdayaan petani. Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani belum terintegrasi secara optimaldengan kebijakan pengelolaan irigasi dan perlindungan lahan pertanian, sehingga P3A belum diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki peran sentral dalam kebijakan pembangunan pertanian daerah. Implikasi yuridis berupa pengakuaan terhadap P3A sebagai kelembgaan petani belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani secara nyata, karena belum didukung oleh pengaturan teknis, pembinaan berkelanjutan, pendanaan, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui kelembagaan P3A di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi serta kebijakan daerah yang lebih operasional, partisipatif, dan terintegrasi agar P3A benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan petani dan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item