RIFKI, MUHAMMAD NAUFAL (2026) KETIDAKADILAN LINGKUNGAN PENYEDIAAN AIR DI KAWASAN IKN. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 23.O1.0003 - MUHAMMAD NAUFAL RIFKI-COVER_a.pdf Download (206kB) | Preview
	Text 23.O1.0003 - MUHAMMAD NAUFAL RIFKI-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.O1.0003 - MUHAMMAD NAUFAL RIFKI-DAPUS _a.pdf Download (263kB) | Preview
	Text 23.O1.0003 - MUHAMMAD NAUFAL RIFKI-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu transformasi bentang alam yang signifikan melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air skala besar, seperti Bendungan Sepaku Semoi, demi menjamin ketahanan air kota masa depan. Namun, intervensi teknis ini memunculkan permasalahan serius berupa ketimpangan akses; prioritas suplai air bersih ditujukan secara eksklusif bagi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara kelompok masyarakat lokal di wilayah penyangga justru mengalami krisis air akibat kerusakan akuifer dan larangan penggunaan air tanah tanpa substitusi layanan yang setara. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ketidakadilan lingkungan dalam penyediaan air di IKN menciptakan risiko sekaligus keuntungan, serta kelompok mana yang paling banyak menanggung risiko namun juga menerima manfaat terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakadilan lingkungan dalam penyediaan air di IKN serta dampaknya terhadap kerentanan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan warga terdampak. Data dianalisis menggunakan tiga kerangka utama: keadilan distribusi (alokasi sumber daya), keadilan prosedural (pelibatan dalam keputusan) dan keadilan lingkungan geografis (dampak keruangan hulu – inti KIPP - penyangga – hilir - eksternal). Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya pembagian kelompok antara penerima manfaat dan penanggung risiko. Kelompok elite dan aparatur negara di KIPP memperoleh manfaat terbesar berupa jaringan penyediaan air, sedangkan masyarakat lokal dan adat menanggung risiko terbesar berupa kekeringan dan beban ekonomi. Ketidakadilan ini bekerja secara simultan: 1) secara distributif, terdapat asimetri tajam antara distribusi manfaat dan risiko dalam penyediaan air di IKN. 2) secara prosedural, perencanaan dan pembangunan infrastruktur air didominasi pendekatan teknokratis top-down dengan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas. 3) secara geografis, penyediaan air bersifat diskriminatif, karena lokasi tempat tinggal menentukan akses terhadap hak dasar atas air: semakin dekat dengan pusat kekuasaan, semakin terjamin akses airnya, dan sebaliknya.

Actions (login required)

View Item