REMBET, OLDI OKTAVIA (2026) KAJIAN TERHADAP PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT KEPADA PERAWAT DI INSTALASI GAWAT DARURAT UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO NEMBO BITUNG. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 25.C2.0062 - OLDI OKTAVIA REMBET-COVER _a.pdf Download (912kB) | Preview
	Text 25.C2.0062 - OLDI OKTAVIA REMBET-ISI_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 25.C2.0062 - OLDI OKTAVIA REMBET-DAPUS _a.pdf Download (933kB) | Preview
	Text 25.C2.0062 - OLDI OKTAVIA REMBET-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan, di mana perawat sering kali dituntut mengambil tindakan cepat dalam kondisi darurat dengan jumlah dokter terbatas. Kondisi ini menciptakan risiko hukum karena ketidakjelasan batasan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Temuan menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan di IGD sering dilakukan secara lisan tanpa SPO tertulis. Secara substansial, posisi hukum perawat menjadi sangat rentan karena tindakan medis yang dilimpahkan seringkali belum tercantum dalam Rincian Kewenangan Klinis (RKK) perawat, meskipun mereka memiliki sertifikat pelatihan kompetensi. Ketiadaan sinkronisasi antara kompetensi faktual dan dokumen legal (RKK) ini menyebabkan tindakan pelimpahan berpotensi cacat hukum. Kendala utama lainnya adalah sistem rekredensial yang pasif dan rasio tenaga medis yang tidak seimbang. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum perawat belum optimal karena RKK belum berfungsi sebagai instrumen pembatas wewenang yang efektif. Penulis merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan mewajibkan penetapan RKK khusus gawat darurat sebagai syarat mutlak pelimpahan wewenang, serta manajemen Rumah Sakit menerapkan sistem rekredensial otomatis pasca-pelatihan untuk menjamin kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item