PERAN KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UNTUK PERLINDUNGAN SUBJEK PENELITIAN KLINIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

YUSUF, SUSY ARIYANIE (2026) PERAN KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UNTUK PERLINDUNGAN SUBJEK PENELITIAN KLINIK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

[img]
Preview
Text
23.C2.0083 - SUSY ARIYANIE YUSUF-COVER_a.pdf

Download (866kB) | Preview
[img] Text
23.C2.0083 - SUSY ARIYANIE YUSUF-ISI _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
23.C2.0083 - SUSY ARIYANIE YUSUF-DAPUS _a.pdf

Download (850kB) | Preview
[img] Text
23.C2.0083 - SUSY ARIYANIE YUSUF-LAMP _a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian klinik merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki potensi risiko terhadap subjek manusia sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang kuat berbasis etika dan hukum. Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Rumah Sakit berperan sebagai lembaga independen yang menilai, mengawasi, dan menjamin bahwa penelitian klinik berjalan sesuai prinsip bioetika dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan peran KEPK Rumah Sakit dalam perlindungan subjek penelitian klinik dalam perspektif HAM, implementasi perlindungan subjek penelitian klinik oleh KEPK di RS ST. Elisabeth Semarang, dan kesesuaian implementasi dengan ketentuan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta kajian dokumen hukum dan administrasi KEPK. Analisis dilakukan menggunakan interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, dan teleologis) untuk menilai kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia meliputi UUD 1945, UU Kesehatan, UU HAM, serta Permenkes terkait KEPK telah mengatur secara jelas kewajiban perlindungan subjek penelitian. KEPK RS ST. Elisabeth Semarang telah menjalankan fungsi telaah etik, validasi informed consent, dan pemantauan penelitian sesuai standar. Namun, ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pelatihan etik anggota, serta belum tertanamnya budaya etik penelitian, Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas etik anggota KEPK, serta transparansi dalam proses telaah, pemantauan dan pelaporan penelitian. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran strategis KEPK dalam menjamin bahwa penelitian klinik tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia. Penguatan implementasi regulasi dan tata kelola KEPK diperlukan agar perlindungan HAM terhadap subjek penelitian klinik dapat terwujud secara optimal.

Item Type: Thesis (S2)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Faculty of Law and Communication
Depositing User: mr Dwi Purnomo
Date Deposited: 09 Apr 2026 02:11
Last Modified: 09 Apr 2026 02:11
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/39476
Keywords: Komite Etik, Penelitian Klinik, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Rumah Sakit

Actions (login required)

View Item View Item