HERLINA, CHRISTINE (2026) PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG BERASAL DARI LUAR KOTA BANDUNG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI. S2 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 23.C2.0081 - CHRISTINE HERLINA-COVER _a.pdf Download (765kB) | Preview
	Text 23.C2.0081 - CHRISTINE HERLINA-ISI _a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 23.C2.0081 - CHRISTINE HERLINA-DAPUS _a.pdf Download (844kB) | Preview
	Text 23.C2.0081 - CHRISTINE HERLINA-LAMP _a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, merata, dan non diskriminatif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin yang berasal dari luar Kota Bandung dalam memperoleh pelayanan di RSUD Bandung Kiwari. Permasalahan muncul karena pasien tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Bandung dan tidak termasuk dalam skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Akibatnya, RSUD Bandung Kiwari tidak memperoleh penggantian biaya pelayanan, yang berimplikasi pada meningkatnya beban keuangan rumah sakit dan potensi terhambatnya keberlanjutan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berasal dari luar Kota Bandung di RSUD Bandung Kiwari, mengidentifikasi implikasi hukum dan administratif terhadap rumah sakit, serta merumuskan alternatif solusi hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat dasar hukum yang tegas mengenai mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin lintas daerah. Kebijakan rumah sakit yang bersifat diskresi administratif seperti pemberian potongan biaya dan penjadwalan ulang pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum formal, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan akuntabilitas dan kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Wali Kota, Peraturan Gubernur, atau Keputusan Direktur RSUD yang secara khusus mengatur pembiayaan pelayanan kesehatan lintas daerah sebagai perwujudan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item