REVIANA, DEA APRILIA (2026) KERJASAMA POLRI DAN ICPO-INTERPOL DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERKAIT KASUS ONLINE SCAM DI MYANMAR. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0137 - DEA APRILIA REVIANA_cover.pdf Download (967kB) | Preview
	Text 22.C1.0137 - DEA APRILIA REVIANA_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0137 - DEA APRILIA REVIANA_dapus.pdf Download (697kB) | Preview
	Text 22.C1.0137 - DEA APRILIA REVIANA_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian berjudul “Kerjasama Polri dan ICPO-Interpol dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Kasus Online Scam di Myanmar” bertujuan untuk mengetahui kerjasama antara Polri dan Interpol dijalankan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Kasus Online Scam di Myanmar dan memahami hambatan yang muncul selama proses penanganan ini berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara yang dilaksanakan secara online via Google Meet bersama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Kajian penelitian menunjukkan bahwa kerjasama telah diterapkan dalam bentuk ekstradisi, penerbitan red notice, Interpol’s I-24/7, dan kerjasama dengan pihak International Organization for Migration (IOM) untuk memulihkan kembali kondisi korban tindak pidana perdagangan orang. Terdapat hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait Kasus Online Scam di Myanmar sulitnya mengungkap jaringan kejahatan karena mereka bekerja sebagai jaringan terorganisasi dan keterbatasan akses karena faktor internal di negara Myanmar. Biaya untuk pemulangan serta pemulihan kondisi korban juga tidak sedikit, mengingat kejahatan dilakukan melampaui lintas batas Negara. Saran yang diberikan Penulis adalah agar pemerintah menambahkan dana pembiayaan penanganan TPPO bagi tim penyelamat yang berada di lapangan agar penanganan menjadi lebih efektif, terutama jika kejahatan TPPO terjadi melampaui lintas batas Negara dan dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Pemerintah juga sebaiknya memantau dengan secara lebih ketat permohonan pencari kerja ke luar negeri, agar masyarakat tidak tertipu dan menjadi korban jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi (transnational organized crime).

Actions (login required)

View Item