GRACE, JF IVANA NATALIA (2026) PELAKSANAAN KEWENANGAN KPK DALAM MENANGGULANGI GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK (STUDI PUTUSAN MA NO. 87/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0091 - JF IVANA NATALIA GRACE_cover.pdf Download (714kB) | Preview
	Text 22.C1.0091 - JF IVANA NATALIA GRACE_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0091 - JF IVANA NATALIA GRACE_dapus.pdf Download (765kB) | Preview
	Text 22.C1.0091 - JF IVANA NATALIA GRACE_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Gratifikasi termasuk salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik. Negara Indonesia sudah mengategorikan gratifikasi sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi gratifikasi, serta hambatan yang dialami dalam Putusan MA No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi pelaksanaan sejauh mana mekanisme pencegahan dan penindakan berjalan dengan tepat, terutama mengenai peran KPK dan kuaitas pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang dipakai yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini adalah seluruh peraturan terkait tindak pidana korupsi, putusan pengadilan, dokumen pendukung, dan bahan pustaka yang sesuai, serta wawancara dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian dan metode analisa data yang dipakai berupa metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan KPK dalam menangani kasus gratifikasi pada putusan tersebut sudah dilakukan secara efektif dalam tahap penindakan, hal tersebut ditunjukkan dengan berhasilnya KPK dalam membuktikan alur penerimaan gratifikasi hingga membawa kasus tersebut menuju persidangan guna diputus oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, keefektifan tadi belum diikuti dengan mekanisme pengendalian yang memadai di tingkat pemerintah daerah. Kurang kokohnya fungsi UPG, kurangnya tertib administrasi dalam pengelolaan dokumen mutasi dan promosi jabatan, serta rendahnya budaya pelaporan menjadi alasan penghambat utama mekanisme penanggulangan gratifikasi. Hambatan utama tersebut, meliputi hambatan struktural, instrumental, kultural, dan manajemen yang saling berhubungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kewenangan KPK dalam Putusan MA No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg sudah efektif dalam aspek penindakan, namun masih belum diikuti dengan pengendalian yang optimal yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola pengawasan pada intenal daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan administrasi pemerintah daerah, optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi, serta peningkatan budaya pelaporan dan koordinasi pengawasan guna mendukung upaya pencegahan tindak pidana gratifikasi secara berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

Actions (login required)

View Item