FAIZAH, AMINATUL (2026) POLITIK TUBUH POST-FEMINISME: KAJIAN GENDER TERHADAP BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0046 - AMINATUL FAIZAH_cover.pdf Download (724kB) | Preview
	Text 22.C1.0046 - AMINATUL FAIZAH_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0046 - AMINATUL FAIZAH_dapus.pdf Download (733kB) | Preview
	Text 22.C1.0046 - AMINATUL FAIZAH_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan struktural yang dikonstruksikan oleh patriarki dengan memposisikan tubuh perempuan sebagai objek kontrol sosial, moral, dan hukum. Dalam konteks tersebut, negara merespons meningkatnya kasus kekerasan seksual melalui pembentukan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana UU TPKS mampu mengakui otonomi perempuan atas tubuhnya di tengah ideologi patriarki yang masih memandang tubuh perempuan sebagai memiliki fungsi sosial bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, literatur feminisme, khususnya pemikiran Carol Smart tentang politik tubuh perempuan serta wawancara mendalam dengan Tirtawening, S.H., M.Si. sebagai informan kunci untuk meneguhkan analisis penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam sistem hukum Indonesia tidak diposisikan sebagai entitas yang netral dan sepenuhnya otonom, melainkan sebagai arena pertarungan antara kepentingan moral, agama, dan fungsi sosial. Kemampuan biologis perempuan untuk mengandung dan melahirkan direduksi menjadi fungsi sosial yang melegitimasi kontrol negara dan masyarakat atas tubuh perempuan. UU TPKS memang memberikan perlindungan penting terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual, namun pengakuan tersebut masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, UU TPKS mengakui integritas tubuh perempuan, hak atas perlindungan, pemulihan dan pencegahan kekerasan seksual; namun di sisi lain, hukum ini masih beroperasi dalam kerangka patriarki yang menempatkan tubuh perempuan dalam relasi moral keluarga dan kepentingan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS belum sepenuhnya memulihkan otonomi perempuan atas tubuhnya, melainkan lebih bersifat reaktif terhadap kekerasan seksual tanpa membongkar struktur patriarki yang melatarbelakanginya.

Actions (login required)

View Item