KUSUMA, TJAN. EVAN FERNANDO (2026) KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KUASA PENUNJUKAN PELAKSANA WASIAT PENGGANTI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 566/PDT.P/2024/PN JKT.UTR). S1 thesis, UNIVERSITAS KHATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 22.C1.0004 - TJAN, EVAN FERNANDO KUSUMA_cover.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0004 - TJAN, EVAN FERNANDO KUSUMA_isi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 22.C1.0004 - TJAN, EVAN FERNANDO KUSUMA_dapus.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 22.C1.0004 - TJAN, EVAN FERNANDO KUSUMA_lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pasal 1005 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara limitatif menentukan bahwa kewenangan pengangkatan pelaksana wasiat berada sepenuhnya pada pewaris, baik melalui wasiat maupun akta khusus. Dalam praktik peradilan ditemukan penetapan pengadilan yang mengesahkan penunjukan pelaksana wasiat pengganti yang dilakukan oleh pelaksana wasiat itu sendiri dengan pertimbangan kepentingan terbaik ahli waris. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana keabsahan pemberian kuasa penunjukan pelaksana wasiat pengganti; dan (2) bagaimana akibat hukum dari pemberian kuasa penunjukan pelaksana wasiat pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta penetapan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan pelaksana wasiat pengganti oleh pelaksana wasiat tanpa dasar penunjukan dari pewaris pada dasarnya merupakan tindakan yang melampaui kewenangan (ultra vires) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdata. Meskipun demikian, hakim dalam praktik melalui penetapan pengadilan dapat mengesahkan tindakan tersebut dengan menggunakan penafsiran teleologis yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan terbaik ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, pemberian kuasa untuk menunjuk pelaksana wasiat pengganti bertentangan dengan Pasal 1005 KUHPerdata karena kewenangan pengangkatan pelaksana wasiat merupakan hak prerogatif pewaris yang tidak dapat dialihkan. Melalui Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, hakim memberikan legitimasi terhadap penunjukan tersebut dengan mendasarkan pada pertimbangan kemanfaatan hukum dan perlindungan kepentingan terbaik ahli waris yang belum cakap hukum. Akibatnya, kedudukan pelaksana wasiat pengganti menjadi sah dan mengikat ahli waris serta pihak ketiga, disertai dengan beralihnya hak dan kewajiban pelaksanaan wasiat kepadanya.Kata kunci: pelaksana wasiat, pelaksana wasiat pengganti, Pasal 1005 KUHPerdata, penetapan pengadilan, penafsiran teleologis.

Actions (login required)

View Item