PRAWIRA, DIMAS SAMODRA WAHYU (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 419/PID.SUS/2019/PN.SMG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.113_Dimas Samodra Wahyu Prawira _COVER_1.pdf Download (641kB) | Preview
	Text 21.C1.113_Dimas Samodra Wahyu Prawira _ISI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.113_Dimas Samodra Wahyu Prawira _DAPUS_1.pdf Download (708kB) | Preview
	Text 21.C1.113_Dimas Samodra Wahyu Prawira _LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses beritabahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu darijejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lainlainnya.Kita sebagaipengguna media sosial dimudahkan dengan ketika mau membuat opini atau pendapat tentang suatu hal tidak perlu untuk memuatnya di koran ataupun majalahkarena media sosial sudah mewadahi itu semua. Akan tetapi dengan mudahnyamemberikan opini yang menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik ataupun untuk menjatuhkan orang lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secarakualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan sanksi pidanapenting untuk melindungi harkat individu dan etika komunikasi di duniadigital. Pencemaran nama baik di media sosial bisa menyebar cepat dan berdampakluas, sehingga penegakan hukum yang adil diperlukan. Namun, sanksi harusproporsional dan tidak mengurangi kebebasan berekspresi. Penegak hukum harusmemastikan semua unsur tindak pidana terbukti sah agar tidak ada kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Putusan Nomor: 419/Pid. Sus/2019/PN. Smgmenunjukkan hukuman enam bulan tidak sebanding dengan dampak padakorban. Keputusan ini juga tidak memberikan kepastian hukum yang cukup dan dikhawatirkan bisa dijadikan acuan di kasus lain. Ini menunjukkan perlunyapendekatan hukum yang lebih komprehensif, mempertimbangkan keadilan,kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Simpulan Putusan Nomor: 419/Pid. Sus/2019/PN. Smg menunjukkan penerapan sanksi pidana untuk pencemaran nama baik di media sosial. Terdakwa Loekito Rahardjo Hidajat dihukum penjara 6 bulan dan denda Rp. 5. 000. 000, yang tidakakan dilaksanakan jika tidak ada tindak pidana lain dalam satu tahun. Namun,hukuman ini dinilai tidak adil bagi korban, mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami. Ada kekhawatiran bahwa keputusan ini bisa menjadi contoh buruk untuk kasus serupa dan tidak memberikan efek jera. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih baik untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Saran untuk Hakim di Pengadilan Negeri Semarang perlu menegakkan prinsipproporsionalitas, keadilan substantif, dan tujuan pemidanaan. Keputusan yang baikharus mengembalikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Hakim harusintrospeksi profesional, menunjukkan empati, dan meningkatkan kompetensi sertatransparansi dalam putusan. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Actions (login required)

View Item