KUSUMA, RATIH HADI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0075-RATIH HADI KUSUMA - COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0075-RATIH HADI KUSUMA - ALLBAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 21.C1.0075-RATIH HADI KUSUMA - DAFPUS_1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0075-RATIH HADI KUSUMA - LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG)” ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Kota Semarang serta mengetahui hambatan yang ditemui oleh DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Objek penelitian meliputi 2 (dua) kasus tindak pidana perkosaan pada anak yang ditangani DP3A Kota Semarang; staf DP3A Kota Semarang; dan elemen yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian melalui hasil wawancara dan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan DP3A Kota Semarang berupa perlindungan yang bersifat preventif, represif, dan kuratif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosisalisasi secara langsung dan membentuk JPPA. Perlindungan represif dilakukan dengan adanya layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, rumah aman (shelter). Perlindungan kuratif berupa rehabilitasi sosial. Adapun hambatan yang ditemui DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan adalah jumlah anggaran visum yang terbatas, belum ada lembaga khusus untuk menangani anak sebagai korban yang memilih tidak melanjutkan sekolah, dan pihak keluarga melindungi pelaku. Untuk mengatasi hambatan yang ditemui DP3A Kota Semarang, saran Penulis adalah DP3A Kota Semarang mengusulkan peningkatan anggaran untuk visum melalui Pemerintah Daerah supaya dapat menambahkan jumlah anggaran visum ke dalam APBD, Pemerintah Daerah seharusnya membentuk lembaga khusus bagi anak korban tindak pidana baik secara akademik dan non akademik, DP3A Kota Semarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif.

Actions (login required)

View Item