SUBIYANTO, NISA NURMEI (2024) PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ABC. Project Report. UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA. (Unpublished)

Preview	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_COVER.pdf Download (446kB) | Preview
	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB)
	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
Preview	Text 20.H1.0041_NISA NURMEI SUBIYANTO_DAPUS.pdf Download (631kB) | Preview
	Text 20.H1.0041-NISA NURMEI SUBIYANTO_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai, termasuk pegawai tetap, setiap bulan sesuai kewajiban PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 selama tahun 2022 untuk pegawai tetap di PT ABC, sebuah perusahaan manufaktur. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi dan kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC melaporkan penghasilan bruto bulanan yang mencakup gaji pokok dan tunjangan. Penghasilan bruto kemudian, dikurangi dengan biaya jabatan,iuran pensiun dan jaminan pensiun BPJS yang dibayarkan sendiri oleh karyawan, sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak penghasilan ini dihitung menggunakan tarif progresif PPh 21 dan dipotong setiap bulan. Pemotongan tersebut dilaporkan dengan menggunakan Formulir 1721-I yang dilampirkan pada SPT Masa PPh 21. Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan pegawai tetap selama setahun, PT ABC menggunakan Formulir 1721-A1 yang diserahkan kepada pegawai paling lambat satu bulan setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak per bulan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE), dan Pembayaran dilakukan melalui bank atau pos persepsi. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar memperbarui pemahaman dan penerapan peraturan PPh 21 terbaru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang menggantikan PER-16/PJ/2016.

Actions (login required)

View Item