Search for collections on Unika Repository

PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN

ANDREAS, KELVIN (2024) PENGAWASAN BBPOM TERHADAP PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

[img]
Preview
Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_COVER.pdf

Download (736kB) | Preview
[img] Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (770kB)
[img] Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (885kB)
[img] Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (882kB)
[img] Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (713kB)
[img]
Preview
Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_DAFPUS.pdf

Download (741kB) | Preview
[img] Text
19.C1.0032_KELVIN ANDREAS_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Penulis memilih judul “Pengawasan Balai Besar POM terhadap Peredaran Obat Yang Mengandung Etilen Glikol Dalam Perspektif Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Konsumen” karena judul ini menekankan peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat-obatan yang mengandung etilen glikol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan 3 (tiga) narasumber dari BPOM Semarang, Klinik Pratama Ibu Teresa Klinik Pratama Sandjojo. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, antara lain Dasar pengaturan tentang Pengawasan oleh BPOM terhadap peredaran obat yang mengandung etilen glikol adalah Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia mengatur perlindungan konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tugas Balai Besar POM Semarang di wilayah Jawa Tengah yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BBPOM selalu berkomunikasi dengam masyarakat dengan memberikan informasi edukasi bagaimana memilih obat yang aman.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Consumer law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mr Yosua Norman Rumondor
Date Deposited: 09 Jul 2025 05:16
Last Modified: 09 Jul 2025 05:16
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/37909
Keywords: UNSPECIFIED

Actions (login required)

View Item View Item