HERMAWAN, MIKHA (2024) PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 120/PID.SUS/2023/PN.MKD). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_COVER.pdf Download (683kB) | Preview
	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB)
	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB)
	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB)
Preview	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_DAFPUS.pdf Download (688kB) | Preview
	Text 17.C1.0094_MIKHA HERMAWAN_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul: “PROSEDUR PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 120/PID.SUS/2023/PN. MKD)” ini bertujuan untuk: mengetahui prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan Prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika, yakni prosedur pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah, yakni Bidpropam Polda Jawa Tengah didasarkan adanya laporan dari masyarakat, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas yang dimana oknum anggota Polri tersebut sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran etik, dan Hambatan yang dihadapi Penasehat Hukum secara internal tidak ada, sedangkan hambatan yang dihadapi Penasehat Hukum secara eksternal dalam melakukan persidangan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor: 120/Pid.Sus/2023/PN. Mkd, yakni Penasehat Hukum sulit mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut berisikan materi-materi yang harus dipelajari oleh Penasehat Hukum dalam membela hak-hak kliennya di dalam persidangan. Saran Penulis untuk Bidpropam Polda Jawa Tengah, yakni Bidpropam Polda Jawa Tengah harus lebih profesional dalam memberikan sanksi yang tegas kepada oknum anggota Polri yang melakukan maupun terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan saran Penulis untuk Pengacara Terdakwa, yakni lebih berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam meminta Berita Acara Pemeriksaan, agar nantinya hak-hak dari Terdakwa dapat terpenuhi.

Actions (login required)

View Item