AXEL, RICHARD (2024) PENGATURAN TELERADIOLOGI DALAM PELINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_COVER.pdf Download (806kB) | Preview
	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB)
Preview	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_DAFPUS.pdf Download (735kB) | Preview
	Text 22.C2.0070_RICHARD AXEL_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB)

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi permasalahan utama dalam perwujudan aspek keterjangkauan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan radiologi, teleradiologi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia. Namun, lemahnya dasar hukum dalam pelayanan teleradiologi menjadi tantangan dalam perwujudan pemberian pelayanan teleradiologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek pelindungan dan dasar hukum dalam pelayanan teleradiologi dalam perwujudan hak atas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Penelitian bersifat kualitatif pendekatan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang ada. Penelitian akan dikaji dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara deduktif dan deskriptif eksplanatif dengan pemaparan dan mengaitkan masalah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar menjadi norma dasar dalam pelayanan teleradiologi, dimana UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta merupakan dasar hukum dalam pelayanan teleradiologi. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024, Permenkes No 20 Tahun 2019 dan Permenkes No 24 Tahun 2020 menjadi dasar teknis pelayanan teleradiologi. Aspek pelindungan hak mendapat akses pelayanan kesehatan diatur dalam UUD 1945 yang menjadi dasar dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Lampiran Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Perlindungan terhadap hak atas informasi kesehatan diatur dalam dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2024. Namun, peraturan perundangundangan yang ada saat ini belum memenuhi hak atas pelayanan kesehatan secara aksesibilitas dan informasi kesehatan dalam pelayanan teleradiologi disebabkan kurangnya regulasi spesifik terhadap pelayanan teleradiologi, sistem pembiayaan teleradiologi, sistem informasi , perlindungan data, dan informed consent.

Actions (login required)

View Item