HENDRADIANA, ASEP (2024) TINJAUAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS MALPRAKTIK DOKTER DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_COVER.pdf Download (904kB) | Preview
	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB)
	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
Preview	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_DAFPUS.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 21.C2.0098- ASEP HENDRADIANA_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis justifikasi atau pertimbangan penerapan Restorative Justice untuk tindakan malpraktik kedokteran berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021); mengetahui serta menganalisis penerapan Restorative Justice terhadap malpraktik dokter di tingkat penyelidikan dan penyidikan; dan mengetahui serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Restorative Justice terhadap malpraktik dokter di tingkat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Justifikasi atau pertimbangan penerapan restorative justice untuk tindakan malpraktik dokter yang didasarkan pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dikarenakan adanya ‘kekosongan hukum’. Berdasarkan hasil penelitian lapangan justifikasi tersebut adalah adanya perdamaian antara Pelaku dan Korban, adanya pemulihan kerugian bagi korban, ancaman hukuman atau pidana Malpraktik adalah penjara di bawah lima tahun, terjadi kesepakatan antara korban dan terlapor mengenai besaran ganti kerugian, dan penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. Penerapan Restorative Justice terhadap malpraktik dokter berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diantaranya tidak menimbulkan keresahan dan/atau tidak adanya penolakan dari masyarakat (berdampak konflik sosial ), adanya perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dalam bentuk ganti kerugian Faktor pendukung penerapan Restorative Justice terhadap malpraktik dokter adalah adanya perdamaian dan kesepakan dari pihak terlapor (dokter ) dan pihak pelapor (korban ) dan telah dicapainya kesepakatan tentang ganti rugi. Faktor penghambatnya adalah tidak tercapainya kata sepakat antara pihak terlapor (dokter ) dan pihak pelapor (korban); korban tidak bersedia menyelesaikan kasus dengan mekanisme Restorative Justice, permohonan ganti kerugian finansial dari korban yang terlampau besar, ditentang oleh orang-orang di sekitar korban, kasusnya sudah terlanjur viral, dan korban (pasien) meninggal dunia atau menderita luka atau cacat permanen yang tidak dapat disembuhkan. Saran peneliti bagi Institusi Polri adalah agar Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat diterapkan dalam penangan malpraktik dokter di seluruh wilayah Indonesia; bagi Pemerintah diharapkan dapat segera mengeluarkan peraturan teknis terkait penerapan Restorative Justice terhadap kasus malpraktik dokter; dan bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dalam evaluasi maupun analisis dalam penelitian selanjutnya. Kata kunci: Restorative Justice, Malpraktik, Dokter, Peraturan Kepolisian

Actions (login required)

View Item