ANGGARINI, KRISANTIWI MEIRA (2025) POLITIK HUKUM KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA MEDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S2 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-COVER_a.pdf Download (693kB) | Preview
	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-BAB_I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (983kB)
	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-BAB_II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-BAB_III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-BAB_IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB)
Preview	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-DAPUS_a.pdf Download (750kB) | Preview
	Text 21.C2.0053-KRISANTIWI MEIRA ANGGARINI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB)

Abstract

Selama bertahun-tahun, para penggiat hukum kesehatan di Indonesia mengharapkan dan mengusahakan kehadiran suatu peradilan khusus bagi profesi dokter. Dengan terbitnya UU Kesehatan 2023, perjuangan tersebut menginjak babak baru dalam penegakkan hukum bagi dugaan tindak pidana medik, yang ditandai dengan hadirnya prinsip keadilan restoratif yang termuat dalam Pasal 306 ayat (3). Politik hukum keadilan restoratif dalam pasal tersebut menjadi hal yang menarik untuk digali oleh penulis. Sejauh mana semangat keadilan restoratif mewarnai UU tersebut, serta bagaimana prospek penerapannya yang secara khusus akan dilokalisir pada tingkat penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum penanganan perkara tindak pidana medik sebelum dan setelah berlakunya UU Kesehatan 2023, serta untuk mengetahui politik hukum keadilan restoratif dalam UU tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual, serta bersifat kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh terutama dari studi kepustakaan, serta ditunjang oleh wawancara dengan Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum selaku Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Dr. drg. Hari Pudjo Nugroho, SH, MHKes, CLA selaku Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masa bakti tahun 2022-2025. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa politik hukum penanganan perkara tindak pidana medik sebelum dan setelah berlakunya UU Kesehatan 2023 memiliki beberapa perbedaan dan perkembangan yang senafas dengan pembaharuan hukum pidana nasional, dimana sebelumnya didominasi oleh paradigma keadilan retributif, dan setelahnya paradigma tersebut dipadankan dengan paradigma keadilan restoratif. Selain itu, politik hukum keadilan restoratif dalam UU tersebut menimbulkan 2 dikotomi penafsiran yaitu ada yang berpadanan dengan politik hukum yang dicitakan, dan ada juga yang justru bertentangan.

Actions (login required)

View Item