NAINGGOLAN, TIMOTIUS (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK YANG TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_DAPUS_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 21.C1.0074_Timotius Nainggolan_LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terhadap Pelanggaran Merek Yang Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terkait dugaan pelanggaran merek berdasarkan UU ini. Kasus "NATURE REPUBLIC" dan "NATUREREPUBLIC" menunjukkan kerugian meski ada perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan, penerapan perlindungan hukum, dan langkah hukum untuk melindungi merek dari pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode deskriptif analitis untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek terdaftar. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dari studi pustaka. Analisis kualitatif mengacu pada hukum kekayaan intelektual dan teori persaingan tidak sehat, yang mengatur hak eksklusif pemegang merek, serta langkah preventif dan represif sesuai dengan UU Merek dan IG. Aspek perlindungan hukum terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan represif telah berjalan baik melalui prosedur litigasi dan mediasi yang diatur pada Pasal 83 dan 93. Namun, perlindungan preventif dalam hal deteksi persamaan pada pokoknya dan sistem klasifikasi yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) masih belum baik dan efektif. Hal ini karena masih terdapat sertifikat hak atas merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu NATURE REPUBLIC dan NATUREREPUBLIC. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem klasifikasi untuk mengurangi potensi pelanggaran.

Actions (login required)

View Item